Sejumlah Daerah Mengalami Kekurangan Stok Vaksin Covid-19 : Ini Jawaban Kemenkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengakui ada beberapa daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang belum didistribusikan dari pusat. Hal tersebut dikarenakan kedatangan vaksin yang bertahap dari produsen di luar negeri.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ketersediaan stok vaksin yang ada ini baru 30 persen dari total kebutuhan atau total target vaksinasi di Indonesia.
“Kita ketahui, bulan Juli itu beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa memberikan vaksin karena belum dikirim dari pusat. Kita ketahui, bahwa jumlah vaksin yang kita terima itu 151,9 juta, dan ini masih 30 persen dari kebutuhan kita, yaitu 462 juta dosis,” kata Siti Nadia dikutip dari siaran langsung ‘Update Percepatan Vaksinasi Covid-19’ di YouTube FMB9ID_IKP.
Dia mengatakan, Indonesia akan segera menerima vaksin dalam jumlah 60 juta hingga 70 juta dosis di setiap bulannya hingga Desember nanti. Hal ini demi memenuhi target vaksinasi Covid-19 kepada 208,2 juta masyarakat Indonesia. “Vaksinasi ini kita lakukan secara prioritas dan bertahap karena vaksin juga datangnya bertahap,” ujarnya.
“Kebutuhan kita 462 juta dosis ya, dan ini baru bisa dipenuhi, dikirim oleh produsen vaksin sampai Desember 2021,” kata dia.
Siti Nadia menegaskan bahwa ini bukan berarti stok vaksin tidak tersedia sama sekali. “Jadi bukan berarti vaksinnya tidak tersedia, ya. Tapi artinya memang sumbernya terbatas karena kita menunggu pengiriman dari produsen vaksin. Begitu vaksin sudah diterima, itu kita langsung distribusikan,” kata Siti Nadia.
Selain itu, dia mengatakan, demi mempercepat vaksinasi, pihaknya juga mempersiapkan sejumlah strategi. Di antaranya menggandeng TNI/Polri hingga mendorong vaksinasi dosis pertama khusus di kabupaten kota aglomerasi.
“Kemudian 57 kabupaten kota akan dilakukan pemberian alokasi vaksin sebanyak 50 persen dan khususnya Jawa-Bali, itu 50 persen. Dan yang terpenting, kami juga memperbanyak kerjasama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kemudian juga alumni, serta BUMN untuk membuka pos pos vaksinasi,” ujarnya.
