Menkes Audit Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, untuk Cegah Penyimpangan di Lapangan
Kementerian Kesehatan RI melakukan audit program vaksinasi COVID-19, mencegah aksi menyimpang di proses pelaksanaan vaksinasi. Bekerja sama dengan BPKB dan sejumlah pihak, Kemenkes akan melakukan pengawasan dari mulai distribusi, teknis, hingga jenis vaksin yang dipakai.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (9/8/2021).
Soal masalah distribusi vaksin, Menkes Budi menyebut pemerintah sudah menyiapkan aplikasi monitoring stok vaksin COVID-19. Bisa diakses melalui SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), memuat data distribusi vaksin dan lokasi penyimpanan di tingkat provinsi hingga puskesmas.
“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya,” tutur Budi.
“Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” pesan Menkes.
Pemerintah sudah mengamankan 428 juta dosis stok vaksin COVID-19 untuk 208 juta orang yang divaksinasi secara bertahap. Pemberiannya diutamakan untuk wilayah berisiko tinggi COVID-19 demi menekan kasus infeksi dan angka kematian COVID-19, sehingga beban perawatan pasien di RS juga bisa berkurang.
