Pemerintah Hapus Data Kematian Covid-19 : Kredibilitas Indonesia Dipertaruhkan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian warga terinfeksi virus corona dari indikator penilaian Covid-19.

Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Level 4 Jawa-Bali menyebut keputusan itu dipilih pemerintah lantaran ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya. Ia mengatakan, delay data kematian menyebabkan distorsi penilaian levelling daerah.

Menurutnya alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Ia mengatakan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/8) lalu.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai keputusan pemerintah untuk ‘melenyapkan’ angka kematian dalam perhitungan evaluasi kasus covid-19 merupakan strategi keliru.

Hermawan menilai, apabila data yang bermasalah, sudah sewajarnya hal itu yang diperbaiki pemerintah dibandingkan memakai cara instan menghilangkannya. Angka kematian menurutnya menjadi fundamental dalam parameter pengendalian pandemi covid-19 di suatu daerah maupun negara.

“Rasa-rasanya absurd karena kalau angka kematian dihilangkan dari indikator penilaian itu salah besar. Kalau saya rasa ini jadi paradoks, ini harusnya kalau data yang terlambat atau delay ya pelaporan datanya yang dipercepat atau diperbaiki bukan menghilangkan variabel dalam data hitungan,” kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (11/8).

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan penghapusan data kematian Covid-19 dapat menciderai kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.

“Data kematian akibat Covid-19 merupakan data standar dunia, seluruh negara terutama negara G20 melaporkannya secara harian, bila Indonesia tidak menyertakan data kematian tersebut, kredibilitas Indonesia dapat tercederai, Indonesia bisa tidak diakui mengikut standar pelaporan WHO,” ujar Anis Matta, saat memberikan pengantar Gelora Talks dengan tema ‘Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan’, Rabu (11/8/2021).

Sebab, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Pemerintah beralasan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya.

Anis Matta menyarankan data kematian tersebut seharusnya diperbaiki sesegara mungkin, bukan kemudian dihapuskan dalam pelaporan data harian Satgas Covid-19.

“Seharusnya pemerintah memperbaiki data yang bermasalah tersebut secepatnya sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan validasi penangganan pandemi dan konsekuensi data tersebut berguna menentukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk masa depan,” ujar Anis Matta.

Anis Matta mengingatkan Indonesia harus mengirim sinyal baik kepada dunia internasional bahwa prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini.

“Indonesia memiliki persoalan data yang perlu diperbaiki tidak hanya dalam data kematian Covid, juga data yang menyangkut testing, tracing dan treatment sehingga dunia tidak perlu ragu akan kredibilitas data Indonesia karena sebagai negara demokrasi Indonesia menganut prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi yang selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini,” ujar Anis Matta.