Pemerintah Tak Percaya, Bahwa Vaksin Nusantara Dipesan Turki
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkesan ‘mempersulit’ pengembangan Vaksin Nusantara di tanah air. Sementara Pemerintah Turki telah memesan sebanyak 5,2 juta dosis vaksin tersebut.
Sehubungan hal itu, anggota DPR RI mencecar Kepala BPOM Penny Lukito pada rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Perihal pemesanan Vaksin Nusantara oleh pemerintahan Turki pun diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam kesempatan tersebut.
Namun pernyataan Saleh itu disambut dengan goyangan kepala Penny Lukito. Melihat hal itu, Saleh langsung bereaksi keras.
“Kalau orang ngomong, goyang kepala. Tolong diperhatikan,” katanya.
Sebelumnya Eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menyatakan, anak bangsa saat ini tengah mengupayakan pembuatan vaksin Merah Putih dan Nusantara.
Bahkan, kata dia, rencana pembuatan vaksin Nusantara sudah dipantau Turki. Saleh mengutip pemberitaan media menyebut negara yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan siap memesan 5,9 juta dosis.
Namun, kata Saleh, pembuatan vaksin Merah Putih dan Nusantara masih terganjal. BPOM belum mengeluarkan izin terhadap dua vaksin tersebut.
Saat momen penjelasan itu, Saleh melihat Penny menggoyangkan kepala. “Itu ada di media (Turki mau memesan). Jangan goyang kepala. Ibu kalau tidak percaya jangan membantah di sini,” tutur Saleh.
Sementara Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, membantah kabar bahwa pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara. “Tidak ada. Kalau pemerintah yang mau beli, pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu,” ujar Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).
Tak hanya Iqbal, sebelumnya Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, juga mengatakan pihaknya tak mendapat informasi soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki.
“Kami belum terinfo soal ini [pemesanan vaksin Nusantara ke Turki], mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara diRSPAD,” kata Nadia
Iqbal dan Nadia melontarkan pernyataan ini setelah sempat beredar kabar Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis.
Mereka bahkan juga disebut mempersilakan jika peneliti Vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.
Orang yang pertama kali menyinggung itu adalah Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga, Chairul Anwar Nidom. Dia mengaku mendapat informasi dari Terawan bahwa pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.
Informasi itu lantas dibicarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (25/8).
Pengembangan vaksin Nusantara diketahui bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana vaksin Merah Putih.
Nasib vaksin Nusantara telah ditetapkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Tentara Angkatan Darat (TNI AD) pada April lalu.
Nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa pengembangan vaksin Nusantara hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan.
Kepala BPOM Penny K. Lukito juga menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat autologus atau bersifat individual.
“Uji klinik dimasukkan dalam penelitian berbasis pelayanan. Sel dendritik yang bersifat autologus hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan premarket dari BPOM,” ujar Penny melalui pesan singkat.
